Dugaan Bobolnyaa Beberapa Rekening Nasabah di Bank 9 (Transparansi Total atau Kepercayaan Runtuh)

Oleh: M. Sanusi, S.Ag,.M.H

Founder LK2-PD (Lembaga Kajian Kebijakan Publik & Demokrasi)

CekiNews.com - Ketika kabar saldo nasabah hilang menggema di tengah masyarakat Jambi, yang terancam bukan hanya angka dalam sistem, tetapi yang terancam adalah kepercayaan.

Sebagai bank milik daerah, Bank 9 Jambi tidak sekadar mengelola uang. Ia mengelola harapan rakyat Jambi — ASN yang menggantungkan gaji, pelaku UMKM yang menaruh modal usaha, dan masyarakat kecil yang menyimpan tabungan masa depan.

Maka dalam situasi genting ini, klarifikasi setengah hati tidak cukup. Pernyataan normatif tentang “perbaikan sistem” tidak cukup. Kalimat teknokratis tanpa angka dan fakta tidak cukup.

Publik menuntut kebenaran yang utuh.

Ini bukan isu teknis, ini soal integritas.

Seharusnya manajemen Bank 9 Jambi harus berdiri di hadapan rakyat Jambi dan menjawab dengan tegas :

Apakah benar terjadi pembobolan rekening ?

Berapa jumlah rekening yang terdampak ?

Berapa total nilai kerugian ?

Apakah ada kelemahan sistem internal ?

Apakah ada indikasi kelalaian atau keterlibatan oknum ?

Apakah kasus ini sudah dilaporkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ?


Transparansi bukan ancaman bagi bank, tapi seharusnya transparansi adalah benteng terakhir kepercayaan.

Jika manajemen hanya menyampaikan “sedang diperbaiki” tanpa membuka fakta konkret, maka publik akan membaca itu sebagai ketertutupan. Dan ketertutupan adalah awal dari krisis yang lebih besar.

Rakyat Berhak Tahu Angka, Bukan Narasi

Keterbukaan yang sejati berarti:

✔ Mengumumkan jumlah pasti nasabah terdampak

✔ Menyampaikan total nilai dana yang hilang

✔ Menjelaskan kronologi kejadian secara detail

✔ Mengumumkan hasil audit internal dan audit independen

✔ Menyampaikan siapa yang bertanggung jawab

Tanpa angka. Tanpa data. Tanpa kronologi.

Maka klarifikasi hanyalah retorika.

Menghindari Krisis Kepercayaan

Bank hidup dari trust. Sekali trust retak, dampaknya tidak main-main:

  • Potensi penarikan dana besar-besaran
  • Gangguan likuiditas
  • Kerugian reputasi jangka panjang
  • Tekanan politik terhadap pemerintah daerah.

Apalagi Bank 9 Jambi adalah simbol ekonomi daerah. Jika simbol ini goyah, maka kepercayaan terhadap sistem keuangan lokal ikut terguncang.

Saatnya Kepemimpinan yang Berani

Yang dibutuhkan hari ini bukan defensif. Bukan pembelaan diri.

Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang berani berkata:

“Ya, ini faktanya. Ini jumlahnya. Ini penyebabnya. Ini tanggung jawabnya. Dan ini solusi yang kami ambil.”

Jika memang ada pembobolan, katakan ada.

Jika memang hanya kesalahan teknis, buktikan dengan data.

Jika ada oknum, umumkan dan proses secara hukum.

Kepercayaan publik tidak dibangun dengan menenangkan suasana.

Kepercayaan publik dibangun dengan kejujuran total.


Penutup:

Transparansi Total atau Krisis Berkepanjangan

Hari ini rakyat Jambi tidak membutuhkan kata-kata yang meninabobokan.

Mereka membutuhkan kepastian.

Bank 9 Jambi harus memilih:

Menjadi lembaga yang berani membuka kebenaran,

atau menjadi institusi yang tenggelam dalam keraguan publik.

Transparansi bukan pilihan strategis.

Transparansi adalah kewajiban moral.

Dan dalam ujian seperti ini, sejarah akan mencatat:

siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang bersembunyi di balik meja manajemen.

0 Komentar

ASN di Merangin Bantah pemilik alat, akui Jadi 'Tameng' Tambang Ilegal: "Apa Pun Masalahnya, Saya yang Selesaikan"

  ASN di Merangin Bantah pemilik alat, akui Jadi 'Tameng' Tambang Ilegal: "Apa Pun Masalahnya, Saya yang Selesaikan" MERANGIN – skandal besar membayangi integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merangin. oknum pejabat daerah berinisial AR, yang bertugas di bawah naungan Pemkab Merangin, diduga kuat menjadi fasilitator dan "pelindung" aktivitas tambang ilegal di kawasan Air Liki. Dugaan ini mencuat setelah rekaman percakapannya beredar luas.  Dalam rekaman tersebut, AR secara gamblang mengakui perannya bukan sebagai penambang, melainkan sebagai orang kuat yang mengatur koordinasi antara pemain tambang dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan. Alih-alih menjaga netralitas dan aturan hukum sebagai abdi negara, AR justru memamerkan pengaruhnya dalam memuluskan operasional tambang. Ia mengaku telah membantu memfasilitasi rombongan dari instansi keamanan (Kodim dan Polres) untuk bertemu dengan Kepala Desa (Kades) guna "menyelesaikan" h...