Program Merata, Kapal 10 GT Dijadikan 16 GT, Sudirman: DPRD Tanjab Timur harus Bertanggung Jawab

CekiNews.comKetua Markas Cabang Laskar Merah Putih (MACAB-LMP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sudirman meminta pertanggungjawaban DPRD Tanjab Timur terkait pengadaan kapal 16 GT.

Sudirman mengatakan, perencanaan awal berbeda dengan hasil dilapangan.

"Pengadaan kapal yang awalnya diajukan pemerintah ke DPRD itu 10 GT, tapi yang datang 16 GT, kami menilai disini ada kejanggalan," ujar Sudirman.

Lanjut Sudirman, untuk anggaran kapal 10 GT itu dianggarkan Rp 1,8 Milyar artinya kalau untuk kapal yang berukuran 16 GT tentu menelan anggaran yang lebih besar lagi, pertanyaan kami apakah cukup anggaran 1,8 Milyar untuk ukuran kapal 16 GT? Ataukah ada permainan disini, DPRD wajib melakukan pengawasan.

"Belum lagi anggaran untuk konsultan perencanaannya yang diluar batas yaitu Rp 90 juta, tak masuk dilogika, ini bukan bangun gedung yang perencanaannya harus matang, tapi beli kapal yang sudah jadi," terang Sudirman.

Sudirman menambahkan, untuk diketahui persoalan kapal 16 GT ini viral dikalangan masyarakat Tanjab Timur.

"Kapal 10 GT menjadi 16 GT kini viral di Tanjab Timur, mulai dari pengadaan kapal nya, alat tangkapnya hingga peruntukannya, maka dari itu kami meminta kepada DPRD Tanjab Timur untuk membentuk pansus, mengusut dugaan penyimpangan kapal 16 GT," pungkas Sudirman.(*)

0 Komentar

ASN di Merangin Bantah pemilik alat, akui Jadi 'Tameng' Tambang Ilegal: "Apa Pun Masalahnya, Saya yang Selesaikan"

  ASN di Merangin Bantah pemilik alat, akui Jadi 'Tameng' Tambang Ilegal: "Apa Pun Masalahnya, Saya yang Selesaikan" MERANGIN – skandal besar membayangi integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merangin. oknum pejabat daerah berinisial AR, yang bertugas di bawah naungan Pemkab Merangin, diduga kuat menjadi fasilitator dan "pelindung" aktivitas tambang ilegal di kawasan Air Liki. Dugaan ini mencuat setelah rekaman percakapannya beredar luas.  Dalam rekaman tersebut, AR secara gamblang mengakui perannya bukan sebagai penambang, melainkan sebagai orang kuat yang mengatur koordinasi antara pemain tambang dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan. Alih-alih menjaga netralitas dan aturan hukum sebagai abdi negara, AR justru memamerkan pengaruhnya dalam memuluskan operasional tambang. Ia mengaku telah membantu memfasilitasi rombongan dari instansi keamanan (Kodim dan Polres) untuk bertemu dengan Kepala Desa (Kades) guna "menyelesaikan" h...