DPRD JAMBI: KUMPULAN "BANGSAWAN" PENGECUT DAN PELACUR POLITIK YANG MENGGIGITI UANG RAKYAT

JAMBI – Gedung DPRD Provinsi Jambi telah resmi berubah menjadi kandang pengecut. Sebanyak 55 anggota dewan yang duduk dengan pongah di kursi empuk, ternyata hanyalah sekumpulan benalu berpenyakit yang sangat alergi terhadap kebenaran. Tiga jilid aksi massa berlalu, dan hasilnya? Tidak ada! Kalian semua, dari Ketua hingga anggota, terbukti tidak lebih dari sampah yang tidak punya nyali untuk sekadar menatap mata rakyat yang kalian tipu.

Ketua GBRK, Rio Jodiansyah, dengan muntahan amarah yang tidak bisa lagi dibendung, merobek kedok sandiwara 55 anggota dewan ini.

"Dengar baik-baik, kalian 55 manusia tak tahu diri! Mengirim Sekwan untuk menemui mahasiswa adalah puncak dari penghinaan dan tindakan paling menjijikkan yang pernah ada. Sekwan itu pembantu administratif, bukan tameng hidup untuk melindungi pantat kalian yang gemetar ketakutan! Kalian dibayar mahal dari pajak rakyat, tapi bertindak seperti anjing kurap yang lari terbirit-birit saat melihat kebenaran. Apa kalian tidak malu? Atau memang urat malu kalian sudah putus sejak kalian melacurkan diri pada oligarki?" cecar Rio dengan nada yang menusuk ulu hati, Rabu (24/6/2026).

Rio secara spesifik menelanjangi Hafis Fattah dan Ivan Wirata. Baginya, mereka adalah simbol kegagalan moral yang paling parah di Jambi.

"Hafis Fattah, Ivan Wirata, kalian berdua adalah raja dari segala pengecut. Saat gerombolan oligarki MBG datang, kalian menyambut mereka dengan lidah yang menjilat. Tapi saat mahasiswa datang membawa akal sehat, kalian mendadak lumpuh dan bersembunyi di balik ketiak Sekwan. Kalian adalah pelacur politik yang menjual kedaulatan Jambi demi kenyamanan kursi kalian! Kalian bukan wakil rakyat, kalian adalah musuh rakyat yang sedang berpestapora di atas penderitaan kami!" maki Rio.

GBRK menyatakan bahwa era diplomasi sudah berakhir. Rio menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan lagi sudi membuang waktu dengan "pesuruh" atau "budak" dari para anggota dewan yang busuk ini.

"Berhenti bersembunyi di balik tembok gedung yang kalian bangun dari mencuri uang rakyat! Kami tidak sudi lagi bicara dengan staf, kami tidak sudi bicara dengan bawahan. Kami ingin melihat wajah-wajah pengecut kalian secara langsung! Jika 55 orang ini tetap membusuk di dalam kantor tanpa berani menemui rakyatnya, maka simpan saja gelar 'dewan' itu, karena bagi kami, kalian hanyalah kumpulan bajingan yang tidak layak dianggap manusia!" teriaknya.

Ultimatum ini bukan lagi peringatan, ini adalah pernyataan perang.

"Ini adalah ludah kami untuk muka-muka kalian yang tidak punya harga diri. Tiga jilid aksi kalian abaikan, jangan salahkan jika aksi keempat nanti akan menjadi mimpi buruk bagi kalian. Kami akan pastikan seluruh rakyat Jambi melihat betapa busuk, betapa lemah, dan betapa hinanya 55 anggota dewan ini. Jika kalian tidak punya nyali untuk menemui kami, maka bersiaplah untuk diseret keluar dari kursi empuk kalian secara paksa! Kalian adalah sampah yang harus segera disapu bersih dari tanah Jambi! pungkas Rio.

0 Komentar

Aksi Jilid IV di DPP NasDem, Massa: Kami Tidak Akan Berhenti Sampai Dugaan Politisasi PIP Oleh Kader Nasdem Diusut

CekiNews Jakarta, – Massa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta. Aksi yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) tersebut merupakan aksi jilid IV yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan dan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi yang menyeret nama Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, diusut secara transparan dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi yang telah memasuki jilid keempat ini merupakan bentuk konsistensi gerakan dalam mengawal isu pendidikan yang dinilai menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Menurut mereka, berbagai laporan dan...