CekiNews.com - Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tiba-tiba meledak panas seperti gunung yang telah menumpuk kemarahan selama bertahun-tahun! Lima Kepala Desa (Kades) dengan langkah tegas dan wajah penuh rasa tidak puas, serentak meninggalkan ruang rapat tanpa pamit, sebuah aksi walk out yang mengguncang setiap sudut ruangan dan membuat semua peserta tercengang.
Amiruddin Kades Merbau
Aksi ini bukan tanpa alasan – mereka yakin dengan sepenuh hati bahwa Musrenbang hanyalah formalitas tahunan yang tak bernilai apa-apa, sebuah pentas yang hanya dipentaskan tanpa ada realisasi nyata di lapangan. Usulan program pembangunan desa yang mereka usung dengan penuh harapan, tahun demi tahun berulang tanpa henti, selalu terkubur dalam kegelapan tanpa pernah melihat cahaya realisasi!
Amir, Kades Merbau, dengan nada tegas dan tanpa basa-basi mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. “Dalam dua tahun terakhir, masyarakat desa kami sama sekali tidak merasakan sedikit pun sentuhan pembangunan dari hasil apa yang kami bahas di Musrenbang kecamatan! Ini bukan lagi rasa curiga biasa – kami yakin bahwa hasil Musrenbang kami tidak pernah jadi prioritas dalam kebijakan daerah!”
Menurutnya, pengabaian yang tak ada ujungnya telah menjadikan Musrenbang sekadar seremonial yang menyakitkan hati. “Jika usulan desa terus-menerus diinjak-injak dan diabaikan begitu saja, kami harus mempertanyakan – ke arah mana sebenarnya anggaran dibelanjakan? Dan siapa yang sesungguhnya menentukan prioritas pembangunan di sini?” ujar Amir dengan nada yang penuh kemarahan saat berbicara dengan wartawan.
Para Kades bahkan menduga ada oknum jahat yang sengaja memecah belah hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, meretas komunikasi yang sudah rapuh dan menghancurkan kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah.
Meskipun aksi walk out tersebut menggoyahkan suasana, Musrenbang tetap dilanjutkan dengan wajah pucat dan suasana sepi, tanpa kehadiran kelima Kades yang telah melampiaskan kemarahan mereka. Kepergian mereka bukan hanya sekadar ketidakhadiran fisik – ini adalah tanda jelas retaknya hubungan hierarki pemerintahan yang seharusnya menjadi pijakan pembangunan daerah.
Hingga saat berita ini dibuat, belum ada satupun respons resmi dari pihak kecamatan maupun pemerintah daerah yang berani menjawab mengapa usulan desa terus mandek di jalan, atau bagaimana sebenarnya mekanisme penentuan prioritas pembangunan berjalan di daerah ini.
Kasus ini telah membangkitkan keresahan besar di tengah masyarakat – pertanyaan yang menusuk hati pun terdengar di mana-mana: Apakah Musrenbang benar-benar menjadi wadah partisipasi rakyat yang efektif, atau hanya sekadar rutinitas tahunan yang penuh dengan ketidaktransparan dan tanpa akuntabilitas sama sekali?(*)
0 Komentar