Oknum Pejabat Merangin Diduga Fasilitasi Negosiasi Tambang Emas Ilegal dengan Aparat

MERANGIN – Sebuah dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat. 

Azwar Rais, salah satu tokoh sekaligus pejabat di Merangin, diduga menjadi fasilitator dalam pertemuan negosiasi antara pemilik alat berat, aparat kepolisian (Polres), dan TNI (Kodim) dengan Kepala Desa (Kades) setempat.

Dugaan ini muncul setelah tersebarnya rekaman percakapan yang menunjukkan adanya koordinasi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. 

Dalam percakapan itu, Azwar Rais mengaku hanya berperan sebagai penghubung untuk mempertemukan pihak aparat dengan Kepala Desa atas permintaan pemilik alat berat.

Dalam pembelaannya, Azwar menyatakan bahwa tindakannya tersebut semata-mata untuk membantu kelancaran komunikasi antarpihak dan tidak mengetahui detail substansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

>"Aku memfasilitasi orang Kodim dan Polres ketemu dengan Kades. Apapun pembahasannya, aku tidak tahu. Jangan salah pelintir, aku hanya membantu mempertemukan mereka," ujar Azwar dalam rekaman tersebut.> 

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memegang data teknis terkait alat berat maupun izin operasional, melainkan hanya menjalankan peran sebagai tokoh masyarakat yang dimintai bantuan untuk mediasi.

Meski Azwar berdalih hanya sebagai mediator, tudingan miring tetap diarahkan kepadanya. Pasalnya, aktivitas tambang emas ilegal merupakan tindak pidana yang merusak lingkungan.

Memfasilitasi negosiasi antara pemilik alat ilegal dengan aparat dan aparat desa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas kriminal tersebut.

Pihak penanya dalam percakapan tersebut sempat menyentil posisi Azwar sebagai tokoh intelektual yang seharusnya berdiri di barisan depan penegakan hukum, bukan justru membantu proses negosiasi di balik layar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Merangin maupun Kodim terkait klaim Azwar yang menyebut mereka terlibat dalam pertemuan tersebut. 

Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas keterlibatan oknum-oknum pejabat yang diduga menjadi "payung" bagi para pelaku PETI di Jambi.

0 Komentar

Tewasnya Massa Aksi di Lahan Pertamina, GBRK Semprot Pemprov Jambi: “Cermin Telanjang Matinya Nurani Penguasa!”

JAMBI, — Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK) melontarkan kritik keras nan menohok yang diarahkan langsung kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pasca-tewasnya salah satu massa aksi, inisal Er (63), warga terdampak sengketa lahan Zona Merah PT Pertamina di Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ketua GBRK, Rio Jodiansyah, menegaskan bahwa tewasnya massa aksi di Kenali Asam Atas bukan sekadar musibah di lapangan, melainkan cermin telanjang dari matinya nurani serta bobroknya fungsi pelayanan publik di Provinsi Jambi. "Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di atas tanah sengketa yang ia bela mati-matian sejak pagi hari," ujar Rio Jodiansyah. Dugaan serangan jantung akibat kelelahan fisik ekstrem dan tekanan emosional mendalam menghentikan langkah sang veteran perlawanan warga tersebut. Tragedi ini menjadi puncak gunung es dari kebebalan birokrasi di Provinsi Jambi. Bertahun-tahun warga Kenali Asam Atas memperjuangkan hak atas tanah pemukimannya, be...