Tudingan Kebohongan Publik: Al Haris Diminta Bertanggung Jawab Atas Simpang Siur Dana CSR Bank Jambi

CekiNews.com - Bank Pembangunan Daerah (BPD) 9 Jambi dinilai tidak transparan dalam menyampaikan berapa total keseluruhan CSR dari perusahaan swasta yang masuk ke Forum CSR Provinsi Jambi.

“Saya melihat ada kejanggalan dalam total keseluruhan CSR yang diterima Bank Jambi dari perusahaan swasta di provinsi Jambi. Bagi saya apa yang disampaikan sekretaris Forum CSR kepada media beberapa waktu lalu yang menyebut dana CSR hanya Rp1,9 Miliar hanyalah kebohongan publik,” ungkap pengamat kebijakan publik, Kamaludin Havis.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa tidak ada transparansi oleh pemerintah provinsi Jambi terkait dana CSR yang dikelola Bank Jambi.

“Kalau kita hitung dengan kewajiban perusahaan membayar CSR yakni sebesar 2 sampai 4 persen keuntungan perusahaan, maka jika kita kalkulasikan keuntungan dari beberapa perusahaan besar seperti WKS, PetroChina dan lainnya, maka bisa jadi total hampir satu triliun. Nah kalau dua persen dari segitu berapa coba, CSR yang ada di Bank Jambi harusnya puluhan miliar rupiah,” terang Havis.

Havis meminta kepada Gubernur Jambi Al Haris untuk bertanggungjawab atas pernyataan dari Sekretaris Forum CSR Provinsi Jambi tersebut.

“Sebagai ketua Forum CSR Provinsi Jambi, Al Haris pasti tau berapa DANA CSR dari perusahaan swasta di Bank Jambi. Kenapa Al Haris gunakan dana CSR Bank Jambi untuk jalan khusus batu bara bukan untuk rakyat kecil. Ini tampak gubernur lebih memihak kepada pengusaha bukan masyarakat Jambi,” sebutnya.

Selain itu, Havis mengatakan bahwa pada saat ini fungsi DPRD Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR tak berjalan sama sekali.

“DPRD Provinsi Jambi harus nya ikut serta melakukan pengawasan terhadap DANA CSR yang dikelola Bank Jambi ini. Karena ini adalah dana yang seyogyanya bisa diperuntukkan untuk masyarakat Jambi bukan kepentingan penguasa atau pengusaha,” tutupnya.(*) 

Pemayung

0 Komentar

Aksi Jilid IV di DPP NasDem, Massa: Kami Tidak Akan Berhenti Sampai Dugaan Politisasi PIP Oleh Kader Nasdem Diusut

CekiNews Jakarta, – Massa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta. Aksi yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) tersebut merupakan aksi jilid IV yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan dan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi yang menyeret nama Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, diusut secara transparan dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi yang telah memasuki jilid keempat ini merupakan bentuk konsistensi gerakan dalam mengawal isu pendidikan yang dinilai menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Menurut mereka, berbagai laporan dan...