Rio Jodiansyah, Ketua Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK), menilai kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut hanyalah "kosmetik politik" yang gagal menangkap jeritan nyata masyarakat di tingkat bawah.
Dalam kunjungannya, Gubernur bersama jajaran pimpinan kabupaten menegaskan komitmen pemerintah untuk memeratakan pembangunan hingga ke pelosok.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan-jalan di Batang Asai justru hancur akibat mobilitas alat berat dan aktivitas tambang ilegal yang tak terkendali.
"Sangat ironis melihat Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati bicara pembangunan merata di tengah kepulan asap mesin tambang dan keruhnya air sungai Batang Asai," tegas Rio Jodiansyah. "Apakah pembangunan yang dimaksud adalah membiarkan infrastruktur hancur demi keuntungan segelintir pemain tambang?".
Aksi blokade yang dilakukan warga Batang Asai menjadi bukti nyata bahwa keamanan ekosistem dan sektor pariwisata desa kini berada di ujung tanduk. GBRK menyoroti beberapa poin kegagalan pengawasan pemerintah daerah
Aktivitas PETI telah merusak potensi wisata alam yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan bagi warga desa.
Penggunaan merkuri dalam tambang ilegal secara nyata mengancam akses air bersih dan kesehatan jangka panjang masyarakat Batang Asai.
Kehadiran pejabat nomor satu Jambi beserta pimpinan kabupaten di lokasi yang menjadi "sarang" PETI tanpa tindakan tegas terhadap aktor intelektual dianggap sebagai bentuk pembiaran.
Rio Jodiansyah menantang Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati untuk tidak hanya membawa janji pembangunan fisik saat Safari Ramadhan, tetapi juga membawa nyali untuk menghentikan aktivitas PETI.
"Rakyat tidak butuh sekadar nasi kotak atau bantuan sembako jika di saat yang sama lingkungan mereka diperkosa oleh tambang ilegal," tutup Rio.
GBRK mendesak agar seluruh jajaran pemerintahan berhenti bersandiwara dan segera melakukan tindakan nyata untuk memulihkan lingkungan Batang Asai sebelum terjadi bencana ekologis permanen.
0 Komentar