Sampaikan Raport Merah Jambi, BEMSI Kerakyatan Serukan Panggilan Juang untuk Gen Z dan Gen Alfa

 

CekiNews JAMBI – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Kerakyatan Provinsi Jambi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait kondisi terkini daerah. 

BEMSI menilai Provinsi Jambi saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang mengkhawatirkan akibat memudarnya semangat kolektif dan melemahnya peran strategis mahasiswa sebagai kontrol sosial.

Koordinator Daerah (Korda) BEMSI Kerakyatan Provinsi Jambi, Ahmad Febri Pasela, menyatakan bahwa Jambi saat ini sedang dalam kondisi "tidak baik-baik saja". Ia memaparkan empat potret buram yang mencakup sektor pendidikan, lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika internal dunia kampus.

Pendidikan Tertinggal dan Kerusakan Lingkungan Masif

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

BEMSI menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan yang belum layak. Lebih dari 35% sekolah di wilayah terpencil belum memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.

Kondisi ini diperparah oleh rasio guru dan murid yang tidak ideal (mencapai 1:45 di beberapa kabupaten) serta angka putus sekolah tingkat SMA/SMK yang menembus 12.400 siswa per tahun. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi tertahan di peringkat ke-21 dari 34 provinsi.

"Pendidikan yang seharusnya menjadi kunci utama kemajuan, nyata-nyata belum menjadi prioritas di Jambi," ujar Ahmad Febri dalam keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

Di sektor lingkungan, BEMSI menyajikan data yang tidak kalah mengejutkan. Dalam satu dekade terakhir, Jambi kehilangan lebih dari 450.000 hektare hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Dampaknya, 60% sungai besar, termasuk Sungai Batanghari, kini tercemar limbah industri dan pertambangan, yang memicu bencana hidrometeorologi hampir setiap bulan.

Kritik Kinerja Pemerintah dan Ototritik Gerakan Mahasiswa

BEMSI juga mengkritik keras kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai kurang peka terhadap aspirasi publik. Alokasi anggaran dinilai sering tidak tepat sasaran karena lebih memprioritaskan proyek fisik kosmetik daripada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, seperti akses air bersih, jalan layak, dan layanan kesehatan.

Namun, tidak hanya mengkritik eksekutif, BEMSI juga melakukan otokritik tajam terhadap internal dunia kampus saat ini. Ahmad Febri menyayangkan mulai terkikisnya visi jangka panjang di kalangan mahasiswa akibat terjebak dalam zona nyaman, konflik kepentingan kelompok, serta hilangnya arah orientasi organisasi kemahasiswaan.

Menyikapi berbagai krisis tersebut, BEMSI Provinsi Jambi secara khusus mengetuk kesadaran para mahasiswa dari Generasi Z dan Generasi Alfa. Sebagai elemen yang menguasai teknologi dan informasi, generasi muda didesak untuk tidak apatis.

Melalui maklumat ini, BEMSI Kerakyatan Provinsi Jambi menyerukan empat poin penting aksi bersama:

• Menghentikan sikap apatis dan mulai peduli pada arah masa depan Jambi.

• Menyudahi konflik internal dan ego kelompok demi menyatukan kekuatan memperjuangkan hak rakyat.

• Mengembalikan khittah perjuangan lembaga kemahasiswaan sebagai kontrol kebijakan, bukan pemuas kepentingan politik praktis.

• Mengawal ketat kebijakan pendidikan, penyelamatan lingkungan, dan transparansi anggaran pemerintah.

"Jika kita memilih diam dan berpecah belah, Jambi akan semakin tertinggal. Menjadi tugas kolektif kita hari ini untuk mengembalikan khittah perjuangan mahasiswa: berani, peduli, dan bersatu demi kesejahteraan masyarakat Jambi," pungkas Ahmad Febri.

0 Komentar

Aksi Jilid IV di DPP NasDem, Massa: Kami Tidak Akan Berhenti Sampai Dugaan Politisasi PIP Oleh Kader Nasdem Diusut

CekiNews Jakarta, – Massa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta. Aksi yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) tersebut merupakan aksi jilid IV yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan dan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi yang menyeret nama Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, diusut secara transparan dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi yang telah memasuki jilid keempat ini merupakan bentuk konsistensi gerakan dalam mengawal isu pendidikan yang dinilai menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Menurut mereka, berbagai laporan dan...