DPRD Provinsi Jambi: Antara Arogansi "Apo Selero" dan Sandiwara "Pasang Badan"

Jambi – Lembaga DPRD Provinsi Jambi sedang mengalami degradasi moral yang memalukan. Dalam beberapa bulan terakhir, gedung "Rumah Rakyat" ini justru berubah menjadi panggung sandiwara politik yang sarat dengan arogansi, standar ganda, dan sikap diskriminatif pimpinan terhadap aspirasi rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

Publik masih sangat ingat dengan jelas bagaimana Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menunjukkan watak aslinya saat berhadapan dengan mahasiswa dari gerakan "Jambi Melawan". Alih-alih merespons dengan kewibawaan seorang pejabat, ia justru melontarkan kata-kata "apo selero" (apa maunya) dengan nada tinggi. Ini bukan sekadar kata-kata kasar; ini adalah simbol perlawanan pimpinan dewan terhadap hak demokrasi rakyat. Pimpinan DPRD secara sadar telah memosisikan diri bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai majikan yang alergi terhadap kritik mahasiswa.

Ketua Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK), Rio Jodiansyah, melontarkan kecaman keras terhadap perilaku para pimpinan legislatif tersebut. Menurutnya, tindakan yang ditunjukkan oleh pimpinan DPRD adalah bukti nyata bahwa mereka telah kehilangan integritas sebagai wakil rakyat.

"Sikap pimpinan DPRD yang melontarkan kalimat merendahkan saat menemui mahasiswa adalah potret nyata pemimpin yang gagal paham akan posisi dirinya. Mereka bukan raja, tapi pelayan rakyat," tegas Rio Jodiansyah.

Ia menambahkan bahwa GBRK menaruh perhatian serius atas perilaku "pilih kasih" yang diperlihatkan pimpinan dewan. 

"Sangat ironis melihat mereka begitu sigap 'pasang badan' untuk kelompok tertentu yang dianggap sekutu, namun bersikap abai dan arogan terhadap mahasiswa. Jika DPRD hanya melayani 'selera' kelompok tertentu, maka lembaga ini sudah tidak lagi layak disebut sebagai perwakilan rakyat," lanjutnya dengan nada tajam.

Ketimpangan moral pimpinan DPRD Jambi semakin telanjang ketika mereka menunjukkan keberpihakan yang mencolok antara massa aksi yang berbeda:

• Kelompok MBG: Mendapat karpet merah dan perlakuan istimewa di mana Wakil Pimpinan DPRD secara vulgar menyatakan siap "memasang badan" bagi mereka. Ini membuktikan bahwa DPRD sudah digadaikan untuk kepentingan kelompok tertentu.

• Mahasiswa dan Rakyat: Diperlakukan seperti musuh negara. Mereka dibiarkan terabaikan, tidak ditemui, dan suaranya dianggap angin lalu oleh pimpinan yang sibuk bermain politik kepentingan.

Perubahan drastis dari perilaku pimpinan yang angkuh saat menemui mahasiswa, lalu mendadak menjadi "pahlawan" untuk kelompok lain, adalah bukti bahwa integritas DPRD Provinsi Jambi telah hancur lebur. Lembaga ini tidak lagi mengabdi pada kepentingan publik, melainkan menjadi alat bagi pimpinan untuk menunjukkan kekuasaan (power tripping) dan memilah siapa yang layak dibela berdasarkan kepentingan politik pribadi.

DPRD Provinsi Jambi saat ini bukan lagi milik rakyat, melainkan sebuah menara gading yang hanya melayani kelompok-kelompok yang dianggap menguntungkan. Rakyat Jambi kini sedang menanti: apakah lembaga ini masih bisa dibersihkan, ataukah memang harus diguncang hingga ke akar-akarnya karena telah mengkhianati amanah kursi yang mereka duduki?