GBRK Desak Polda Jambi Usut Tuntas Skandal Prostitusi dan Bisnis Ilegal yang Menyeret Ketua NasDem Bungo

 

BUNGO, 30 Juni 2026 – Gerakan Bersama Rakyat (GBRK) secara resmi menyatakan sikap tegas terkait skandal moral yang menerpa Ketua DPD Partai NasDem Bungo, Jumiwan Aguza. Dalam pernyataan sikapnya, GBRK menegaskan bahwa perilaku yang diduga melibatkan keterlibatan dalam praktik prostitusi terselubung serta gurita bisnis *liquid* misterius telah melampaui batas toleransi moral masyarakat Kabupaten Bungo.

Dalam pandangan GBRK, integritas sebuah jabatan publik tidak dapat dipisahkan dari rekam jejak moral pemegangnya. Oleh karena itu, GBRK menuntut agar DPP Partai NasDem segera mengambil langkah konkret berupa pemecatan permanen terhadap Jumiwan Aguza dari jabatannya sebagai Ketua DPD NasDem Bungo.

"Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau basa-basi politik. Publik membutuhkan kepastian bahwa partai politik bukan pelindung bagi perilaku yang merusak tatanan moral daerah. Pemecatan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan marwah partai di mata masyarakat," ujar Ketua GBRK, Rio, dalam keterangan resminya.

Terkait proses hukum, GBRK secara khusus menyoroti peran Polda Jambi. GBRK mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dan objektif dalam menangani kasus ini. Menurut GBRK, keterlambatan dalam proses penyidikan dapat memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

"Kami mendesak Polda Jambi agar tidak tutup mata. Kasus ini bukan sekadar masalah personal, melainkan dugaan pelanggaran hukum serius yang memerlukan tindakan tegas. Kepastian hukum adalah hak masyarakat, dan kami menuntut Polda Jambi untuk membuktikan independensinya dengan segera menindaklanjuti laporan ini hingga ke meja hijau," tegas Rio.

GBRK juga menyoroti tanggung jawab moral pimpinan wilayah Partai NasDem di Provinsi Jambi. GBRK menilai bahwa sikap diam pimpinan wilayah dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.

"Kami tidak menuntut klarifikasi, karena bukti-bukti yang beredar di masyarakat sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata. Kepada pimpinan partai di tingkat wilayah, kami mengingatkan bahwa kredibilitas partai sedang dipertaruhkan dalam kasus ini," pungkasnya.

Pernyataan GBRK ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Bungo akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menegaskan komitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap perkembangan proses hukum, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi panglima tertinggi di Kabupaten Bungo.


0 Komentar

Aksi Jilid IV di DPP NasDem, Massa: Kami Tidak Akan Berhenti Sampai Dugaan Politisasi PIP Oleh Kader Nasdem Diusut

CekiNews Jakarta, – Massa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta. Aksi yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) tersebut merupakan aksi jilid IV yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan dan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi yang menyeret nama Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, diusut secara transparan dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi yang telah memasuki jilid keempat ini merupakan bentuk konsistensi gerakan dalam mengawal isu pendidikan yang dinilai menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Menurut mereka, berbagai laporan dan...